Bahaya Pendidikan Tak Ramah Anak

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sistem pendidikan yang "ramah anak" harus mampu diciptakan, sehingga akan lahir generasi-generasi yang tak menyimpang di kemudian hari.

"Sistem pendidikan harus ramah anak, Jika tidak maka akan menciptakan generasi-generasi yang menyimpang seperti melakukan tindak kekerasan, korupsi, seks bebas dan pelaku tindak kejahatan," ujar Ketua Komnas Perlindungan anak, Seto Mulyadi seusai mengisi seminar di Universitas Ahmad Dahlan, Minggu (8/12/2013) kemarin.

Menurut Kak Seto --demikian ia biasa disapa, kekerasan anak kadang-kadang tertutupi oleh pendidikan, dan bahkan yang paling berbahaya adalah sistem yang tidak ramah anak. Jadi, harus diwujudkan kurikulum untuk anak, dan bukan anak untuk kurikulum, atau sekolah untuk anak bukan anak untuk sekolah.

"Jika di sekolah ada peraturan yang memberangus potensi-potensi kreativitas anak hanya berdasarkan perhitungan administratif belaka, atau demi gengsi para guru dan kepala sekolah, itu bukti sistem yang tidak ramah anak dan perlu diubah," tegasnya.

Dia mencontohkan, ada anak yang nilainya semasa SMP bagus, lalu pindah dan masuk ke dalam sistem pendidikan di salah satu SMA di Jakarta. Tiba-tiba anak ini ikut tawuran dan bahkan membunuh.

Dalam kasus seperti itu, dapat dipastikan ada sistem yang perlu dikoreksi. "Jangan anak yang disalahkan. Sekolah justru harus berani introspeksi apa yang keliru dari sistem pendidikan yang ada," ujarnya.

"Yang saya yakini selama ini, tidak ada murid nakal, yang ada murid yang dibuat nakal oleh sistem yang berkembang, seluruh anak pada dasarnya baik," tegas Seto lagi.

Selengkapnya >>>

Disdik: Pertanyaan tentang Kelamin di Buku SD Bukan Pornografi

SITUBONDO, KOMPAS.com - Sehari setelah ditemukannya buku paket mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olah Raga (Penjas Orkes) untuk kelas V SD 2 Tenggir, Panji, Situbondo, Jawa Timur, yang dianggap mengandung unsur pornografi, Dinas Pendidikan Nasional setempat langsung menugaskan tim pangawas turun, Selasa (1/10/2013). Hasil investigasinya, tim pengawas menilai, soal dalam buku itu tidak mengandung pornografi.

Menurut mereka, pertanyaan dan soal terkait tentang pengenalan alat kelamin, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan  itu sudah sesuai dengan  kompentensi dasar (KD).

“Jadi, sejumlah pertanyaan dan soal tentang jenis kelamin pada Mapel Penjas Orkes untuk kelas V SDN 02 Tenggir itu tidak mengandung unsur pornografi. Itu pengenalan dasar sex education kepada para siswa SD,” terang Budi Hartono, Sekretaris Dinas Pendidikan Situbondo.

"Karena dalam kurikulum saat ini, siswa kelas V  SD dapat dikenalkan tentang dasar sex education,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, buku paket untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjas Orkes) untuk siswa kelas V SD meresahkan wali murid karena ditemukan soal yang mengandung unsur pornografi, Senin (30/9/2013).

Bahkan, sejumlah soal dalam buku paket Kurikulum 2013 dengan penerbit Aneka Ilmu itu dengan jelas dan gamblang mengandung pornografi. Misalnya ada pertanyaan, "Kalau kita berhubungan seksual, maka akan terjadi?". Lalu pertanyaan lainnya, "Alat kelamin laki-laki mengeluarkan?". Praktis, beredarnya soal dan pertanyaan yang berbau porno itu meresahkan para wali murid.

Selengkapnya >>>

Coba Evaluasi Dulu Manfaat UN untuk Pendidikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh Ujian Nasional (UN) pada tahun ini ternyata membuat sejumlah profesor dan guru besar ikut angkat bicara. Menurut para guru besar ini, UN sebaiknya tak perlu diteruskan apabila tidak menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sunaryo, mempertanyakan apakah UN selama ini telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila UN memang berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas pendidikan maka tidak masalah untuk dilanjutkan.

"Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adakah persamaan persepsi antara penyelenggara, pemerintah dan sasaran UN tentang UN ini," kata Sunaryo saat bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Menurutnya, tanpa ada kesamaan persepsi ini maka UN tak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diusung oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini UN dianggap pemerintah sebagai alat tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun pada anak-anak yang menjalankan UN, ujian ini hanya dijadikan instrumen kelulusan yang ditakuti.

Hal lainnya adalah tidak adanya feedback dari penyelenggara dan pemerintah terhadap masukan yang selama ini muncul dari masyarakat. Tidak hanya itu, penyelenggara dan pemerintah juga tidak pernah mengumumkan ke publik hasil perbandingan UN jika memang disebut sebagai pemetaan.

"Feedback apa yang sudah diberikan. Barangkali belum ada feedback yang disumbangkan UN untuk peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini," tandasnya.

Masukan yang baik

Menanggapi kedatangan para akademisi ini, Ketua MK Republik Indonesia (RI), Akil Muchtar, menyatakan saat ini, MK tidak dalam posisi untuk memberikan pandangan atau sikap terkait masalah ini. Namun demikian, Akil mengakui bahwa pertemuan ini memberi masukan kepada MK jika suatu saat harus mengeluarkan putusan atas pengaduan yang masuk tentang UU terkait UN.

"Sebenarnya kami tidak pada posisi memberi pandangan atau sikap. Karena semua materi yang masuk di MK ini berkaitan dengan Undang-undang dan harus diujimaterikan dulu. Jadi jika kami keluarkan sikap atau pernyataan sekarang tanpa uji materi maka akan jadi preseden," kata Akil.

"Kami menampung masukan saja dari stakeholder pendidikan. Kami terima semua masukan seluas-luasnya. Posisi MK sama dengan dosen dan masyarakat sipil. Jadi kembali lagi, suatu kebijakan tidak sesuai dengan undang-undang, maka bisa kita batalkan," imbuh Akil.

Namun, Akil membuka kesempatan jika para profesor dan para guru besar tersebut ingin memasukkan laporan karena melihat pelanggaran UU dalam penyelenggaraan UN tahun ini.

Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Siswa SMA Dikelompokkan Sesuai Minat, Bukan Jurusan

JAMBI, KOMPAS.com - Keputusan pelaksanaan Kurikulum 2013 sudah final. Pada tahun pertama, kurikulum baru hanya diberlakukan di 30 persen sekolah dasar/MI kelas I dan IV di setiap kabupaten/kota di semua provinsi.

”Adapun untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK akan diberlakukan di kelas VII dan X di semua sekolah tanpa kecuali,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Minggu (6/1) malam, di Jambi.

”Pertimbangannya 30 persen saja agar proporsional dan tidak menumpuk di perkotaan. Kita juga realistis karena jumlah SD/ MI sekitar 170.000,” ujar Nuh.

Tim penyusun kurikulum internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para narasumber juga memutuskan penyampaian materi pembelajaran tetap sesuai dengan rencana awal, yakni dengan tematik integratif. Khusus mata pelajaran sains, belum diputuskan apakah akan mulai diberikan di kelas IV, V, dan VI atau kelas V dan VI saja. Keputusan finalnya akan diserahkan kepada Komite Pendidikan yang dipimpin wakil presiden.

Peraturan pemerintah

Untuk mengantisipasi agar kurikulum tidak berganti setiap kali berganti menteri, pemerintah memiliki tiga skenario. Skenario pertama, kurikulum akan ”diamankan” dengan payung hukum peraturan pemerintah.

”Biasanya kurikulum diatur dengan peraturan menteri sehingga ada istilah ganti menteri ganti kurikulum. Dengan PP, diharapkan (kurikulum) tidak serta-merta bisa diubah,” kata Nuh.

Skenario kedua, lanjut Nuh, kurikulum diamankan melalui pelaksanaan yang bertahap dimulai dari kelas I, IV, VII, dan X. Lalu tahun kedua kurikulum baru diberlakukan di kelas II, V, VIII, dan XI. Begitu seterusnya. Adapun skenario ketiga diharapkan dari masyarakat. Kurikulum akan mampu bertahan jika masyarakat punya rasa memiliki.

Di dalam kurikulum yang baru juga ditetapkan tidak ada lagi penjurusan di tingkat SMA/MA.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, siswa dikelompokkan bukan lagi berdasarkan jurusan, melainkan minat IPA, IPS, atau Bahasa. Dengan peminatan ini, siswa tidak lagi harus mengambil satu bidang tertentu, tetapi bisa mengambil lintas bidang.

”Misalnya, anak yang minat IPA nanti bisa ambil mata pelajaran IPS atau Bahasa. Begitu pula sebaliknya. Seperti sistem kredit semester di perguruan tinggi,” kata Hamid.

Nuh kembali menegaskan, bahasa daerah tetap diajarkan di sekolah. Adapun alokasinya waktunya diserahkan ke setiap sekolah karena Kurikulum 2013 merupakan kurikulum minimal yang butuh pengayaan dari setiap sekolah. (LUK)
 

Sumber :

Kompas Cetak

Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Jangan Hanya Meniru Pendidikan Luar Negeri...

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, pemerintah selalu menggaungkan untuk meningkatkan daya saing anak bangsa melalui pendidikan agar siap menghadapi tantangan globalisasi. Lantaran hal tersebut, pemerintah kerap menjadikan pendidikan di luar negeri sebagai acuan untuk memperbaiki pendidikan di tanah air.

Praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Abduh Zein, mengatakan bahwa perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas untuk bersaing saja. Pasalnya, tantangan globalisasi sesungguhnya bukan semata-mata untuk persaingan.

"Sekarang selalu disebut untuk meningkatkan daya saing. Jangan berpikir mau bersaing saja. Karena bersaing ini mau tidak mau dipaksa melihat standar luar," kata Zein, saat focus group discussion Menyoal Kurikulum 2013 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Menurutnya, terlalu banyak intensitas pemerintah dan masyarakat membandingkan kemudian mengadopsi metode pendidikan dari luar membuat masalah yang sebenarnya terjadi di dalam pendidikan Indonesia sendiri tidak terselesaikan dengan tuntas.

"Bahkan jadi cenderung terabaikan. Tiap negara itu tidak sama. Boleh saja mengadopsi tapi harus tetap dilihat masalah utama di negara sendiri ini apa. Lihat dulu ke dalam," ujar Zein.

Ia memberi contoh bahwa Indonesia memiliki banyak sekolah pertanian baik dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya negara yang dikenal dengan negara agraris ini tidak mampu mengembangkan sektor pertanian dengan baik.

"Bahkan bahan pokok kita sebagian besar masih diimpor. Ini karena terus melihat ke luar. Sehingga potensi dan ciri khas yang dapat dikembangkan dalam pendidikan jadi terabaikan," tandasnya.

Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

PAUD Bakal Dipusatkan di Masjid

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai tahun ajaran 2013/2014, program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan diselenggarakan di masjid-masjid Indonesia. Kerjasama ini disepakati pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) RI bersama dengan Dewan Masjid Indonesia di gedung Kemdikbud, Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Pemanfaatan masjid sebagai tempat pelayanan PAUD ini menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, sangat efektif melihat sarana dan prasarana di tempat ibadah menunjang pendidikan karakter terutama pendidikan agama.

"Kalau PAUD dilaksanakan di masjid-masjid, urusan sikap sudah terbentuk disana, sebab masa kecil di masjid itu indah sekali. Pelajaran agama-nya live. Mereka bisa mendapatkan langsung pendidikan itu dari lingkungan masjid dan sekitarnya," ucap Nuh.

Dia menambahkan, nantinya akan ada alat-alat permainan edukasi, yang bisa merangsang pengembangan pendidikan mereka.

"Akan ada sarana pendukung yang dananya bersumber dari partisipasi Mendikbud, dan sebagiannya lagi dari DMI, karena kita sharing, berbagi," tambahnya.

Untuk itu, Mendikbud mengharapkan kerjasama ini akan mampu mendorong pengembangan partisipasi publik dalam penyelenggaraan PAUD di lingkungan masjid. Sehingga kekuatan pendidikan tidak semata-mata ada di tangan pemerintah, tetapi juga detak nadinya ada di dalam masyarakat.

"Kita bersama-sama disini, kalau kesadaran publik sudah muncul, maka proses pendidikan kita akan mudah," katanya.

Nuh juga meyakini, pendidikan masjid dan PAUD sejalan dengan penataan kurikulum yang sedang berlangsung saat ini, yaitu mengembangkan atttitude, skill, dan sekaligus knowledge.

Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Membuka Universitas untuk Anak-anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Mengetahui banyak hal itu sangat menyenangkan. Apalagi membahas ilmu pengetahuan yang selalu menarik dan menggelitik rasa ingin tahu yang biasanya dimiliki anak-anak. Tidak salah jika sejak dini, anak-anak pun sudah mulai diperkenalkan dengan kehidupan kampus. Ya, kampus, bukan sekolah lagi, sebab dari sana anak-anak dapat memantapkan cita-citanya.

Seperti yang terjadi di ruang perkuliahan mahasiswa Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat. Jika biasanya para mahasiswa ini yang duduk menerima materi kualiah di kampusnya, kali ini justru para siswa sekolah dasar (SD) dan sederajat yang duduk manis menerima materi dari para dosen dan guru besar di kampus tersebut.

Peristiwa langka dan unik tersebut terjadi dalam acara Kinderuniversitat yang diadakan oleh Unpad, DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), dan Kedutaan Besar Federal Jerman. Kinderuniversitat yang kurang lebih bermakna Universitas Anak-anak ini merupakan salah satu produk inovatif pendidikan dari Jerman. Disini, para dosen Unpad yang notabene merupakan alumni dari universitas asal Jerman mengajarkan materi mereka kepada para siswa SD.

Menurut perwakilan DAAD Jutta Kunze, Universitas Anak-anak tersebut akan memberikan pengalaman mengenai ilmu dan cita-cita, serta mengenal kehidupan sebuah kampus.

“Kinderuniversitat itu diadakan untuk memberikan informasi pada anak-anak apa itu ilmu, dan kemudian memberi pengalaman di bidang ilmu tersebut, serta memberikan pengetahuan mengenai suasana di sebuah kampus, apa yang dilakukan mahasiswa,” jelas Jutta seperti dilansir kompas.com melalui laman resmi Unpad, Sabtu lalu.

Jutta menyebutkan, ada sekitar 50 Universitas di seluruh dunia yang juga telah menyelenggarakan program ini. Tetapi, kampus Unpad sendiri merupakan universitas pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program di 2012 dan sudah menggelarnya sebanyak dua kali. Acara tersebut pun dilangsungkan di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Sabtu (3/11/2012) kemarin. Kuliah pertama ini pun diikuti lebih dari 150 siswa Sekolah Dasar.

Wakil Rektor III Unpad Setiawan yang berkesempatan memberikan kuliah pertama mengenai “Apa Sih Universitas itu?” ternyata mampu
Menarik perhatian siswa, sebab ia mempergunakan materi yang sederhana, bahasa yang mudah dicerna, serta tampilan materi visual yang menarik.

“Kalau kalian ingin jadi dokter, ingin jadi guru yang baik, maka kalian memerlukan sekolah sampai tingkat yang tinggi yang disebut universitas,” ujarnya dalam perkuliahan tersebut.

Dosen yang juga merupakan alumni dari Jerman ini mengaku selain dalam rangka kerja sama dengan mitra kerja sama Unpad, kegiatan ini juga merupakan salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh Unpad untuk masyarakat, terutama dalam membina para generasi muda agar memilki visi jauh kedepan.

“Dampak dari kegiatan ini diharapkan anak-anak yang mengikuti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan bisa memotivasi mereka agar lebih maju,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan Phil. N. Rinaju Purnomowulan, menyampaikan Kinderuniversitat ini akan berlangsung hingga 15 Desember mendatang dengan kegiatan perkuliahan yang juga digelar di beberapa fakultas yang ada di Unpad. Para mahasiswa cilik itu nantinya akan mendapatkan kegiatan perkuliahan di Fakultas Pertanian, Fakultas MIPA, Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran, serta Fakultas Ilmu Budaya.

Rinaju berharap, melalui acara ini, pengetahuan dari kampus dapat membuat anak-anak menjadi lebih cerdas serta lebih termotivasi untuk mencari dan menggali ilmu pengetahuan. Pengalaman yang terjadi pada anak-anak juga menjadi salah satu hal yang mesti didukung guna membentuk kepribadian mereka.

“Pada akhirnya yang diharapkan nanti, tentu terbentuk kepribadian unggul pada anak-anak tadi,” ucapnya.

Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Kurikulum Harus Memuat Semangat Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Friksi yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri seakan menjadi momentum semakin gencarnya kampanye gerakan antikorupsi. Banyak pihak yang menyatakan "perang" terhadap korupsi dengan cara mendukung KPK untuk mengusut tuntas semua kasus korupsi. Retno Listyarti, Ketua Ketua Ikatan Guru Civic Indonesia (IGCI), mengatakan, perlu adanya semangat antikorupsi dalam kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan antikorupsi, menurutnya, penting dan harus disampaikan kepada siswa dengan cara yang lebih kreatif. "Ada dua hal yang belum dimuat kurikulum, semangat multikultural dan antikorupsi. Bukan sekadar hafalan, melainkan sajikan dengan cara tematik dan perluas ruang diskusi," kata Retno saat ditemui Kompas.com di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (7/10/2012). Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini juga mengimbau sekolah mulai membuat gerakan siswa untuk mendukung KPK melawan korupsi. Baginya, tak ada alasan sekolah untuk melarang lahirnya gerakan seperti itu karena akan memberi dampak positif untuk nalar dan pembentukan sikap peserta didik. "Jangan kaget kalau ada gerakan murid mendukung KPK memberantas korupsi, dan sekolah tak boleh melarang. Anak SMA bisa diberikan materi yang lebih khusus, tapi anak-anak di SD cukup diberikan asupan untuk melatih kejujuran," katanya. Sebelumnya, Retno bersama puluhan anggota FSGI ikut bergabung dalam barisan yang menyerukan dukungan pada KPK. Alasannya, pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas tak akan terwujud jika pemberantasan korupsi belum selesai dilakukan. Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

Selengkapnya >>>

Kurikulum Baru, Hanya 7 Mata Pelajaran untuk SD

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud) Suyanto menyampaikan rencananya untuk menyederhanakan jumlah mata pelajaran di tingkat sekolah dasar (SD). Dari rata-rata SD saat ini yang memiliki 11 mata pelajaran, tahun depan akan disederhanakan menjadi sekitar tujuh mata pelajaran.

"Disederhanakan menjadi tujuh pelajaran dan supaya pola pikirnya sesuai usia anak-anak," kata Suyanto saat ditemui di gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (1/10/2012).

Dia menegaskan, jumlah mata pelajaran di SD akan disederhanakan, tetapi muatannya lebih mendalam, khususnya dengan materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didik. Hal tersebut berbeda dengan kondisi kurikulum saat ini yang memiliki cakupan terlalu luas, tetapi dengan materi yang tidak dalam.

"Nanti akan sederhana, tetapi dalam. Kalau sekarang cakupannya luas, tetapi dangkal," ujar Suyanto.

Peleburan mata pelajaran seperti IPA dan IPS, lanjutnya, masih dalam diskusi panjang. Pasalnya, perdebatan perlu atau tidaknya pemisahan kedua mata pelajaran ini masih mengemuka.

"IPA dan IPS mungkin namanya akan menjadi pengetahuan umum, tapi belum final dan masih digodok. Yang jelas IPA dan IPS sangat jadi perhatian. Mungkin general dulu, makin naik makin mengerucut," ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Pembinaan SD Ditjen Dikdas Kemdikbud Ibrahim Bafadal menyampaikan hal senada. Menurutnya, kemungkinan jumlah mata pelajaran di SD disederhanakan sangatlah besar. Akan tetapi, semuanya harus condong pada materi yang dapat mengembangkan sikap peserta didiknya.

"Bisa disederhanakan jumlahnya. Yang sudah tidak bisa ditawar itu Pendidikan Agama, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika," pungkasnya.

Evaluasi dan perombakan kurikulum pendidikan nasional terus mengemuka. Meski belum final, beberapa wacana sudah dilontarkan oleh Kemdikbud. Nantinya, peserta didik di SD akan diprioritaskan memperoleh mata pelajaran yang dapat membentuk sikap, sementara siswa SMP diarahkan pada keterampilan, dan peserta didik di SMA dipenuhi dengan mata pelajaran yang mampu membangun pengetahuan.

Kurikulum baru ini akan mulai disosialisasikan dan diuji publik sebelum Februari 2013, dan mulai berlaku pada tahun ajaran 2013-2014.

Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Kurikulum Baru Pangkas Jumlah Mata Pelajaran

JAKARTA, KOMPAS.com
Kurikulum baru pendidikan nasional yang sedang dipersiapkan pemerintah bersama tim penyusun, nantinya akan memangkas jumlah mata pelajaran menjadi lebih sedikit, sehingga meringankan peserta didik. Demikian dikatakan Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim.
"Jumlah mata pelajaran yang banyak membebani siswa, dan menyebabkan siswa menjadi bosan," katanya dalam pertemuan pers bersama Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti, terkait Gerakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa, di Jakarta, Kamis (27/9/2012) petang.
Ia mengatakan kurikulum mendatang yang sedang disusun oleh tim yang terdiri para pakar dan tokoh pendidikan seperti Franz Magnis Suseno, Prof Juwono Sudarsono, serta lainnya, akan ditekankan pada model pembelajaran tematik, dan lebih mengarah pada pendidikan karakter.
Menurut dia, pendidikan karakter akan lebih banyak dipelajari siswa di tingkat sekolah dasar dimulai sejak dini.
Semakin tinggi jenjangnya, pelajaran terkait pendidikan karakter berkurang, dan diganti dengan pelajaran keilmuan.
Musliar mengatakan perubahan kurikulum tersebut merupakan program besar Kemdikbud yang dimulai sejak 2010.
Sementara itu, Wamendikbud bidang kebudayaan Wiendu Nuryanti mengatakan kurikulum yang sedang dalam penyusunan tersebut diharapkan akan memberikan perubahan pada model pembelajaran yang memberikan ruang gerak bagi siswa untuk berekspresi seluas-luasnya.
"Pembangunan karakter sebagai sentral dari pendidikan nasional akan disinergikan dengan kebudayaan untuk menyebarkan virus pembangunan karakter dan targetnya bukan hanya peserta didik tetapi juga guru dan masyarakat luas yang diwakili oleh komunitas-komunitas seperti seniman dan budayawan dan sebagainya," katanya.
Penyusunan kurikulum pendidikan nasional yang baru diharapkan rampung pada Februari 2013. Sebelum disahkan dan diaplikasikan, pemerintah akan melakukan uji publik terhadap rancangan kurikulum itu untuk memperoleh kritik dan masukan dari masyarakat.
Kemdikbud saat ini telah membentuk dua tim, yakni tim pertama bertugas menyusun kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Adapun tim kedua bertugas menyusun kurikulum pendidikan tinggi.
Tim penyusun juga mengevaluasi kurikulum yang berlaku saat ini, seperti soal banyaknya mata pelajaran yang harus dipelajari siswa, jam sekolah, hingga mencari penyebab mengapa sering terjadi tawuran siswa, rendahnya kemampuan siswa berbahasa asing, serta berbagai persoalan lain.
Gerakan Pembangunan Karakter
Wamendikbud Wiendu Nuryanti menjelaskan rencana pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Gerakan Nasional Pembangunan Karakater Bangsa melalui program penanaman nilai budaya di lingkungan sekolah yang dilaksanakan di 10 propinsi, antara lain DKI Jkaarta, Aceh, Banten, Jawa Barat, NTB dan Maluku.
"Selain menyasar sekolah, gerakan pembangunan karakter juga akan dilaksanakan kepada masyarakat luas melalui Gerakan Bersih Desa Budaya yang difokuskan pada desa-desa yang dengan tradisinya masih menjalankan dan menopang karifan lokal, seperti budaya gotong royong," katanya.
Program Gerakan Bersih desa pada tahap awal sebagai pilot project dilaksanakan di enam daerah, yakni Laweyan, Lasem , Setu Babakan, Sasirangan, Pandesikek dan Cuci Nagari Maluku.

Selengkapnya >>>

Kemendikbud: 2013, Belajar Tematik, Siswa Makin Senang

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembelajaran di sekolah dijanjikan akan lebih menyenangkan bersamaan dengan mulai diberlakukannya kurikulum pendidikan nasional yang baru tahun depan. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, proses pembelajaran yang lebih menyenangkan karena proses pendidikan ke depan condong menggunakan cara pembelajaran yang tematik tanpa buku-buku yang rumit dan tidak dititikberatkan pada konten tertentu.

"Kalau sekarang lebih kepada konten, anak-anak dituntut harus tahu. Tetapi, nanti pembelajarannya justru akan tematik. Misalnya belajar IPA atau pertanian dengan cara mengamati hujan dan siswa akan merasa senang," kata Musliar, di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Tak hanya itu, mantan Rektor Universitas Andalas ini menjelaskan, bahan ajar pendidikan ke depan juga akan lebih memanfaatkan situasi lingkungan. Dengan cara-cara tersebut, kompetensi yang diharapkan dapat segera tercapai.

"Kita harapkan tiga kompetensi sekaligus, yakni attitude, skill, dan knowledge," ujarnya.

Sebelumnya, Musliar Kasim menilai pendidikan nasional sudah sangat membosankan. Para siswa mulai terlihat jenuh sehingga materi yang diajarkan tidak tertancap utuh dan mudah tergerus.

Untuk itu, Kemendikbud melakukan evaluasi menyeluruh pada kurikulum pendidikan nasional yang berlaku sejak 2006. Rencananya, seluruh jenjang pendidikan di Indonesia akan memiliki kurikulum baru mulai tahun 2013.

Selengkapnya >>>

Tawuran Pelajar

Liputan6.com, Jakarta: Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa sedikitnya empat orang saksi yang diduga terkait dengan peristiwa tawuran pelajar di Jalan Bulungan Raya, Blok-M. Akibat tawuran ini seorang siswa SMAN 6 Jakarta Alawy Yustianto Putra (15), tewas terkena benda tajam. "Sudah empat saksi yang diperiksa. Dua dari siswa, dan dua dari guru SMAN 6," kata Kepala Polres Metro Jakarta Selatan Kombes Polisi Wahyu Hadiningrat, Senin (24/9) malam.

Menurut Wahyu, pihaknya belum memeriksa saksi dari pihak yang diduga melakukan penyerangan terlebih dulu yakni siswa SMAN 70. Berdasarkan keterangan saksi, identitas pelajar yang melakukan penyerangan diketahui dari atribut sekolah yang dikenakan. "Penyerang terlihat dari seragam dan atribut sekolahnya. Kita juga berhasil menyita arit yang ada noda darah, dan sedang diperiksa di laboratorium," ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya masih mendalami motif dari penyerangan sehingga terjadi tawuran antar pelajar tersebut. "jika sudah diperoleh data tersangka kita akan langsung lakukan pengejaran," tegas Wahyu. Pelaku akan dikenakan tiga pasal yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan secara bersama-sama, dan pasal 351 tentang penganiayaan.

Peristiwa tawuran antara Pelajar SMAN 70 dan SMAN 6 Jakarta kembali terlibat tawuran di ruas Jalan Bulungan Raya, Jakarta Selatan, Senin (24/9) siang. Satu korban meninggal dunia akibat luka tusuk (baca: Tawuran SMAN 70 dan SMAN 6, Satu Pelajar Tewas). Peristiwa perkelahian ini membuat prihatin semua pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. (ARI)

Selengkapnya >>>

Simpang Siurnya Data Pokok Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa tahun ini, pemerintah banyak melakukan terobosan di dunia pendidikan. Akan tetapi, semua inisiatif dilaksanakan sebelum data pokok pendidikan (dapodik) tersaji dengan mantap.

Pada pelaksanaannya, tak sedikit masalah yang muncul. Faktor pemicu terbesar adalah ketidaksiapan lapangan karena para "jugador-nya" seperti tak memiliki bekal data yang valid dan akurat, baik di tingkat daerah, maupun pusat.

Dimulai dengan program beasiswa biaya pendidikan mahasiswa berprestasi, atau sering dipendekkan menjadi bidik misi. Santunan istimewa ini pertama kali diberikan kepada 20 ribu mahasiswa di tahun 2010. Berdasarkan catatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sampai triwulan pertama 2012, jumlah penerimanya telah mencapai 90 ribu mahasiswa.

Jumlah itu terus bertambah seiring dengan dimulainya tahun akademik baru. Karena rencana awalnya, plafon bidik misi di setiap tahun mencapai 20 ribu mahasiswa walau tak menutup kemungkinan ada penambahan di tengah perjalanan. Tentunya hanya untuk mereka para mahasiswa yang benar-benar miskin tapi mampu secara akademik untuk mengikuti perkuliahan.

Niat baik tentu perlu diapresiasi, akan tetapi ada hal serius yang perlu diperhatikan, yaitu kelemahan data sehingga memicu pemberian bidik misi yang salah sasaran. Mahasiswa yang mampu secara finansial juga ikut mendaftar sebagai calon penerima beasiswa tersebut. Realitanya, tak sedikit mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) yang tidak tergolong miskin akhirnya memperoleh beasiswa yang sejatinya bukan menjadi haknya.

Simpang siur

Kemendikbud selalu menjawab dengan dua hal untuk menampik lemahnya dapodik. Pertama, melemparkan masalah kepada daerah dengan alasan semua data berdasarkan pengolahan di daerah. Kedua, selalu berjanji akan terus memperkuat basis data baik dari segi jumlah siswa, jumlah guru, maupun kondisi sekolah di seluruh Indonesia. Diharapkan data tersebut dapat terinvetarisasi secara valid pada tahun 2012.

"Bukan salah sasaran, tetapi kita belum bisa menghimpun secara pasti, karena data yang kita gunakan data dari daerah. Ke depan kita akan miliki dapodik secara nasional," dikatakan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Bidang Pendidikan, Musliar Kasim beberapa waktu lalu.

Contoh lain adalah mengenai Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Data yang dimiliki Kemendikbud berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), lain pula dengan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data Kemendikbud mengenai APK Dikti hanya 16 persen, sementara BPS dan Bappenas masing-masing melansir 18 persen dan 26,3 persen.

Belum lagi saat menggulirkan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sasaran penerimanya juga tidak jelas. BPS melansir ada 40 juta jumlah masyarakat miskin, sedangkan dalam catatan Kemendikbud jumlah siswa miskin mencapai 70 juta jiwa.

Lemahnya dapodik berimbas pada amburadulnya layanan yang diberikan. Ada sebuah lelucon yang mengatakan, pembangunan pendidikan nasional tak akan optimal selama hanya melihat dari kacamata Jawa.

Tengok saja pelaksanaan Ujian Nasional (UN), dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Semua ketentuan diberlakukan sama, mulai dari bobot soal sampai pada standar kelulusannya masih belum adil, khususnya buat mereka, para peserta didik di timur Indonesia.

Seperti diketahui, UN dan SNMPTN dilaksanakan serba sama secara nasional, begitupun standar kelulusannya. Tidak akan terlalu masalah bagi siswa di kota besar yang kualitas pendidikannya dapat dan mungkin bisa melebihi rata-rata nasional. Tetapi bagaimana dengan siswa di daerah? Mereka menjerit, tapi tak terdengar.

Perbaiki validitas

Dalam sebuah pertemuan bersama Komisi X DPR, Ketua Indonesia Menggugat, Iwan Pranoto menyampaikan kritiknya pada pelaksanaan UN. Baginya, UN menjadi tidak logis dan tidak manusiawi saat hasilnya dijadikan penentu kelulusan. Pasalnya asupan pendidikan yang diterima para siswa masih berbeda berdasarkan kemampuan daerahnya.

"Akhirnya timbul kecurangan, itu karena pendidikan disuguhkan dengan cara yang kuno," ungkapnya.

Anggota Komisi X DPR, Dedi Gumelar menjadi salah satu anggota dewan yang paling sering menyoroti kelemahan dapodik. Baginya, kendala pembangunan pendidikan secara nasional lebih dikarenakan tiga hal, yakni data, data, dan data.

Dalam catatannya, ada kevakuman memperbarui dapodik selama lebih dari lima tahun. Itu mengapa dirinya selalu ragu akan validitas dapodik saat ini.

"Iya dong, data itu penting. Supaya kita memiliki peta untuk menyusun kebijakan semua program dan postur anggaran yang berdasarkan pada riset," kata Dedi kepada Kompas.com, Jumat (14/9/2012) pagi.

Itulah sepenggal potret mengenai kelemahan data pokok pendidikan. Belum ditambah dari sisi data tenaga pendidik yang kisruhnya masih tercium hingga saat ini. Terakhir adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) yang data pesertanya terbukti karut marut. Padahal, dapodik merupakan hal terpenting yang harus dimiliki pemerintah sebagai acuan dasar untuk melaksanakan semua programnya.

Selengkapnya >>>

Tahun Depan, 90 Persen Seleksi Masuk PTN Lewat Jalur Undangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN) secara nasional mulai tahun 2013 diutamakan lewat jalur undangan. Sebanyak 90 persen kursi di PTN diperbeutkan lewat seleksi nasional jalur undangan yang terbuka bagi semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menenga.

"Untuk tahun depan, penerimaan mahasiswa baru yang seleksi nasional mencapai 90 persen. Kuota itu ditujukan untuk siswa yang berada di kelas tiga SMA/SMK atau sederajat pada tahun 2013. Adapun siswa yang lulus tahun lalu bisa ikut lewat ujian tulis yang jatahnya 10 persen," kata Idrus Paturusi, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia, Senin (10/9/2012).

Menurut Idrus yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar, pada awalnya penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) hendak diubah seluruhnya lewat jalur undangan saja. Penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan nilai raport selama belajar di pendidikan menengah dan nilai ujian nasional (UN).

"Namun, ada masukan supaya tetap ada kesempatan bagi lulusan tahun lalu yang mau ikut ujian lagi. Mereka bisa lewat ujian tulis yang diselenggarakan tiap PTN," ujar Idrus.

Bobot UN 

Dengan berubahnya sebagian besar penerimaan mahasiswa baru PTN lewat jalur undangan, pendaftaran menjadi terbuka buat semua siswa kelas 3 di jenjang pendidikan menengah. Sebelumnya, seleksi nasional lewat jalur undangan dikhususkan bagi siswa berprestasi yang direkomendasikan tiap sekolah, yang jumlahnya bergantung pada akreditasi sekolah.

Selain pendaftaran terbuka bagi semua siswa, biaya pendaftaran pun ditanggung pemerintah. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pada pasal itu disebutkan bahwa penerimaan mahasiwa baru PTN dapat lewat pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional dan bentuk lain. Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan beban masyarakat untuk pendaftaran ujian masuk PTN selama ini cukup tinggi. Selain itu, di tingkat akhir siswa SMA/SMK juga menjadi stress karena dibebani UN dan berbagai tes masuk ke PT.

"Pemerintah memikirkan supaya ada satu cara penerimaan yang bisa berlaku untuk semuanya. Biaya pendafataran yang ditanggung masyarakat akan ditanggung pemerintah," kata Nuh.

Selengkapnya >>>

Anak Indonesia Pasti Bisa Jadi Astronot

JAKARTA, KOMPAS.com - Mamoru Mohri punya harapan besar ketika berkunjung ke Indonesia. Astronot asal Jepang ini berharap jejak petualangannya ke antariksa diteruskan oleh anak-anak Indonesia. Mamoru yakin akan kemampuan generasi muda Tanah Air.

"Saya melihat generasi muda Indonesia sangat potensial untuk menjadi seorang astronot," kata Mamoru, Rabu (13/9/2012).

Saat hadir di Kalbe Junior Science Fair 2012 di Jakarta, 8-9 September lalu, Mamoru memang diminta untuk menjelaskan mengenai peran astronaut ilmuwan dan tugasnya selama berada di luar angkasa kepada anak-anak yang datang. Mamoru mengaku terkesan dengan animo anak-anak untuk mendengarkan dan cita-cita mereka untuk menjadi astronot.

Oleh karena itulah, dia berani merauh harapan yang besar tentang misi antariksa oleh astronot dari Indonesia. Menurutnya, iklim perkembangan sains di Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan. Satu-satunya pekerjaan rumah hanyalah memberikan motivasi kepada generasi muda untuk aktif terlibat dalam riset dan sains.


Astronot ilmuwan pertama Asia

Mamoru adalah astronot ilmuwan pertama Asia. Dia adalah ahli kimia yang dipilih untuk meluncur ke antariksa pada 12-20 September 1992 dalam misi Enceavor STS-47.

Seharusnya, sebutan astronot ilmuwan pertama Asia itu menjadi milik seorang astronot ilmuwan Indonesia, seorang perempuan bernama Pratiwi Sudarmono. Namun, peristiwa meledaknya wahana antariksa bernama Challenger yang seharusnya meluncurkan tiga satelit, salah satunya, satelit Palapa B3, dan menewaskan tujuh astronotnya terjadi pada Februari 1986.

Setelah kejadian ini, sejumlah misi dibatalkan, termasuk misi perempuan pakar mikrobiologi itu dan timnya yang disebut misi STS-61-H. Enam tahun setelahnya, Mamoru berangkat dan berhasil disebut sebagai astronot ilmuwan pertama Asia.

Mamoru sekarang aktif sebagai Direktur Eksekutif Museum Inovasi Jepang. Sudah dua kali dia berkunjung ke Indonesia, antara lain memenuhi undangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan undangan seminar tentang green economic di Bogor, Jawa Barat. Tiga kali kunjungannya ini sudah memantapkan penilaian pria berusia 64 tahun ini bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di dalam dunia sains dan teknologi, bahkan di luar angkasa.
Sumber :
ANTARA

Selengkapnya >>>

Matematika Bukan Satu-satunya Parameter Kecerdasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kecerdasan anak tak bisa disamaratakan. Pada dasarnya, anak-anak memiliki kecerdasan yang unik sebagai cerminan dari minat dan bakatnya. Pemerhati pendidikan anak Seto Mulyadi mengatakan, seringkali orangtua mengukur kecerdasan anak melalui mata pelajaran tertentu, misalnya anak yang kuat di mata pelajaran matematika dianggap cerdas, dan sebaliknya, stigma kurang cerdas kerap disematkan pada anak-anak yang rendah nilai matematikanya. "Seolah-olah cerdas matematika di atas segalanya, padahal anak-anak memiliki kecerdasan di sisi lain. Sebagai musisi, pelukis, orator, atau apapun yang menjadi minat dan bakatnya," kata pria yang akrab disapa Kak Seto dalam sebuah seminar bertajuk "Menyikapi Kekerasan Pada Anak Usia Dini" yang digelar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), di Ciputat, Jakarta Selatan, Sabtu (1/9/2012). Cara belajar setiap anak, kata dia, juga berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh kemampuan setiap anak menyerap materi ajar yang disampaikan. Beberapa anak bisa belajar dengan "anteng", sedangkan lainnya bukan tak mungkin memerlukan suasana yang berbeda. "Ada juga yang karena bergerak anak itu menjadi cerdas. Itulah kenapa banyak lahir sekolah alam," ujarnya. Kak Seto menegaskan, memaksa anak untuk menguasai satu mata pelajaran atau bidang tertentu merupakan bentuk lain dalam kekerasan kepada anak. Sayangnya, masih banyak guru atau orangtua yang tidak menyadari hal tersebut. "Memaksa anak yang cerdas bernyanyi untuk cerdas Matematika adalah kekerasan yang tidak kita sadari. Semua anak pada dasarnya cerdas. Menjadi sayang saat tak dihargai dan tak akan bisa cemerlang," tandasnya.

Selengkapnya >>>

Soal UN 2013 Akan Diubah

JAKARTA, KOMPAS.com — Materi soal ujian nasional jenjang SMA/MA/SMK pada 2013 direncanakan berubah. Hal itu untuk mengikuti keinginan pemerintah mengintegrasikan hasil ujian nasional untuk seleksi masuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan.

Nantinya soal ujian nasional (UN) SMA/MA/SMK didesain untuk mengukur prestasi siswa di jenjang akhir pendidikan menengah sekaligus memprediksi potensi siswa di perguruan tinggi. Akhir September 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditargetkan punya format yang akan dibahas bersama Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia.

”Pemerintah dan BSNP akan segera rapat membahas integrasi UN SMA/MA/SMK dengan seleksi perguruan tinggi. Kemungkinan ada perubahan soal UN yang sekaligus bisa untuk seleksi PTN,” kata Djemari Mardapi, anggota BSNP, di Jakarta, Rabu (12/9/2012).

Menurut dia, pengintegrasian UN dengan seleksi masuk PTN selama ini masih pro-kontra. Sebab, UN untuk mengukur prestasi siswa di sekolah, sedangkan seleksi PTN memprediksi potensi akademik dan keberhasilan calon mahasiswa selama kuliah.

”Kami sedang mencoba untuk mengintegrasikan kebutuhan mengevaluasi prestasi dan prediksi lewat pelaksanaan UN,” kata Djemari.

Jika terlaksana, anggaran pelaksanaan UN dan seleksi masuk PTN yang besar bisa diefektifkan. Namun, mutunya tetap sesuai kebutuhan dengan yang diinginkan pemerintah dan PTN.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, pemanfaatan hasil UN SMA/MA/SMK untuk masuk PT, khususnya PTN, harus dilaksanakan. Selama ini, hasil UN pada jenjang SD/MI dipakai dalam seleksi masuk SMP/MTs, sedangkan hasil UN SMP/MTs untuk SMA/MA/SMK. Namun, hasil UN SMA sederajat belum sepenuhnya diakui PTN karena dinilai belum valid akibat tingginya dugaan kecurangan.

”Kalau integrasi hasil UN ke seleksi masuk PTN terlaksana, beban siswa berkurang. Tidak hanya meringankan biaya, tetapi siswa tidak stres karena konsentrasi di UN sudah bisa dipakai untuk seleksi di PTN,” ujar Nuh.

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor PTN Indonesia Idrus Paturusi mengatakan, wacana integrasi hasil UN untuk seleksi PTN mulai diterima kalangan PTN. Namun, formatnya masih perlu dibahas.

”Bisa jadi dengan bobot persentase nilai UN dan nilai rapor,” kata Idrus, yang juga Rektor Universitas Hasanuddin, Makassar.

Kecurangan UN

Terkait dengan kecurangan UN, Nuh menjelaskan, pemerintah berupaya lebih untuk meminimalkan hal itu tahun depan. Caranya, membuat soal dalam 20 variasi atau lebih.

Ada juga rencana pemerintah menaikkan standar minimal kelulusan UN tahun 2013. Apalagi, kelulusan UN sudah mencapai 99 persen lebih. (ELN)

Selengkapnya >>>