Senin, 30 Desember 2013

Bahaya Pendidikan Tak Ramah Anak

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sistem pendidikan yang "ramah anak" harus mampu diciptakan, sehingga akan lahir generasi-generasi yang tak menyimpang di kemudian hari.

"Sistem pendidikan harus ramah anak, Jika tidak maka akan menciptakan generasi-generasi yang menyimpang seperti melakukan tindak kekerasan, korupsi, seks bebas dan pelaku tindak kejahatan," ujar Ketua Komnas Perlindungan anak, Seto Mulyadi seusai mengisi seminar di Universitas Ahmad Dahlan, Minggu (8/12/2013) kemarin.

Menurut Kak Seto --demikian ia biasa disapa, kekerasan anak kadang-kadang tertutupi oleh pendidikan, dan bahkan yang paling berbahaya adalah sistem yang tidak ramah anak. Jadi, harus diwujudkan kurikulum untuk anak, dan bukan anak untuk kurikulum, atau sekolah untuk anak bukan anak untuk sekolah.

"Jika di sekolah ada peraturan yang memberangus potensi-potensi kreativitas anak hanya berdasarkan perhitungan administratif belaka, atau demi gengsi para guru dan kepala sekolah, itu bukti sistem yang tidak ramah anak dan perlu diubah," tegasnya.

Dia mencontohkan, ada anak yang nilainya semasa SMP bagus, lalu pindah dan masuk ke dalam sistem pendidikan di salah satu SMA di Jakarta. Tiba-tiba anak ini ikut tawuran dan bahkan membunuh.

Dalam kasus seperti itu, dapat dipastikan ada sistem yang perlu dikoreksi. "Jangan anak yang disalahkan. Sekolah justru harus berani introspeksi apa yang keliru dari sistem pendidikan yang ada," ujarnya.

"Yang saya yakini selama ini, tidak ada murid nakal, yang ada murid yang dibuat nakal oleh sistem yang berkembang, seluruh anak pada dasarnya baik," tegas Seto lagi.


Selengkapnya >>>

Selasa, 01 Oktober 2013

Disdik: Pertanyaan tentang Kelamin di Buku SD Bukan Pornografi

SITUBONDO, KOMPAS.com - Sehari setelah ditemukannya buku paket mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Olah Raga (Penjas Orkes) untuk kelas V SD 2 Tenggir, Panji, Situbondo, Jawa Timur, yang dianggap mengandung unsur pornografi, Dinas Pendidikan Nasional setempat langsung menugaskan tim pangawas turun, Selasa (1/10/2013). Hasil investigasinya, tim pengawas menilai, soal dalam buku itu tidak mengandung pornografi.

Menurut mereka, pertanyaan dan soal terkait tentang pengenalan alat kelamin, baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan  itu sudah sesuai dengan  kompentensi dasar (KD).

“Jadi, sejumlah pertanyaan dan soal tentang jenis kelamin pada Mapel Penjas Orkes untuk kelas V SDN 02 Tenggir itu tidak mengandung unsur pornografi. Itu pengenalan dasar sex education kepada para siswa SD,” terang Budi Hartono, Sekretaris Dinas Pendidikan Situbondo.

"Karena dalam kurikulum saat ini, siswa kelas V  SD dapat dikenalkan tentang dasar sex education,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, buku paket untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Penjas Orkes) untuk siswa kelas V SD meresahkan wali murid karena ditemukan soal yang mengandung unsur pornografi, Senin (30/9/2013).

Bahkan, sejumlah soal dalam buku paket Kurikulum 2013 dengan penerbit Aneka Ilmu itu dengan jelas dan gamblang mengandung pornografi. Misalnya ada pertanyaan, "Kalau kita berhubungan seksual, maka akan terjadi?". Lalu pertanyaan lainnya, "Alat kelamin laki-laki mengeluarkan?". Praktis, beredarnya soal dan pertanyaan yang berbau porno itu meresahkan para wali murid.

Selengkapnya >>>

Kamis, 25 April 2013

Yuuuk..Menabung Yuuuk,,,




Nusariadi, S.P (BAKTI BUNDA TANJUNGPINANG)
Rencanakan keuangan untuk keluarga Anda sejak dini hal demikian merupakan satu bentuk rancangan masa depan yang terencana sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Menabung yaitu menyisihkan sisa uang yang kita miliki sesuai dengan keinginan dan ukuran yang kita punya untuk dilakukan pada waktu tertentu. Menabung harus diajarkan sejak Dini kepada Anak-anak ataupun putra putri kita, hal demikian merupakan pembelajaran yang memiliki manfaat yang besar apabila nanti mereka kelak memerlukan hasil dari apa yang telah mereka sisihkan/tabungkan. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAKTI BUNDA TANJUNGPINANG telah melakukan kerjasama dalam acara Sosialisasi tentang Tabungan Anak (TAPENAS) Bersama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) Tanjungpinang Timur. Adapun Beberapa Hal yang dapat dijadikan rekomendasi kita adalah :



MANFAAT

  • Kepastian dana untuk tujuan di masa depan
  • Meningkatkan kedisiplinan dalam menabung.
  • Mendapatkan manfaat asuransi bebas premi
  • Sarana investasi dengan mendapat bunga lebih tinggi dibandingkan Tabungan biasa

KEUNGGULAN
  • Bebas menentukan jangka waktu (2 tahun s.d 18 tahun)
  • Bebas menentukan setoran bulanan mulai Rp. 100.000,- sd Rp. 5.000.000 (kelipatan Rp 50.000,-)
  • Bebas menambah dana diluar setoran bulanan (setoran tambahan) dengan menyetor langsung ke rekening
  • Seorang nasabah dapat membuka lebih dari satu rekening Tapenas BNI untuk lebih dari satu calon penerima manfaat
  • Jaminan asuransi jiwa otomatis dengan Uang Pertanggungan hingga Rp 6 Milyar per Nasabah diberikan secara cuma-cuma tanpa harus membayar premi (premi atas beban Bank) dan tanpa pemeriksaan kesehatan
  • Ada pilihan asuransi tambahan  (tanpa pemeriksaan kesehatan) dengan manfaat asuransi yang lebih besar yang terdiri dari asuransi jiwa dan asuransi kesehatan
  • Manfaat asuransi akan tetap diberikan kepada nasabah walaupun nasabah memiliki pertanggungan asuransi sejenis pada lembaga asuransi lain
  • Pilihan Pembayaran klaim asuransi yang fleksibel yaitu setoran bulanan dilanjutkan s.d jatuh tempo atau akumulasi setoran bulanan dibayarkan sekaligus dimuka (lump sum)

PERSYARATAN
  • Warga Negara Indonesia (WNI)
  • Usia minimal 17 tahun atau 65 tahun saat jatuh tempo
  • Memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor)
  • Memiliki rekening Taplus, Taplus Bisnis, atau Giro Perorangan Rupiah sebagai rekening afiliasi
  • Mengisi formulir aplikasi TAPENAS & Pilihan Pembayaran Klaim Asuransi

PENYETORAN DANA
  • Penyetoran dapat berupa: setoran tunai, pemindahbukuan atau kliring.
  • Setoran dilakukan dengan dengan cara mendebet rekening yang ditunjuk (Taplus, Taplus Bisnis atau Giro Perorangan Rupiah) setiap bulan secara tetap, sehingga nasabah tidak perlu datang setiap bulan untuk menyetor

PENARIKAN DANA
  • Penarikan hanya bisa dilakukan terhadap nominal setoran tambahan saja. Dana setoran tetap bulanan berikut hasil pengembangannya tidak bisa ditarik hingga jangka waktu Tapenas berakhir.
  • Penarikan setoran tambahan bisa dilakukan utuh atau sebagian sebesar total setoran tambahan
  • Pada saat jatuh tempo, akumulasi dana dan pengembangannya secara otomatis akan ditransfer ke rekening afiliasi nasabah (Taplus, Taplus Bisnis, Giro Perorangan) sehingga nasabah tidak perlu datang ke cabang pada saat jatuh tempo.

Selengkapnya >>>

Coba Evaluasi Dulu Manfaat UN untuk Pendidikan Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh Ujian Nasional (UN) pada tahun ini ternyata membuat sejumlah profesor dan guru besar ikut angkat bicara. Menurut para guru besar ini, UN sebaiknya tak perlu diteruskan apabila tidak menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara signifikan.

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Sunaryo, mempertanyakan apakah UN selama ini telah memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila UN memang berkontribusi besar dalam peningkatan kualitas pendidikan maka tidak masalah untuk dilanjutkan.

"Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adakah persamaan persepsi antara penyelenggara, pemerintah dan sasaran UN tentang UN ini," kata Sunaryo saat bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (24/4/2013).

Menurutnya, tanpa ada kesamaan persepsi ini maka UN tak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diusung oleh pemerintah. Pasalnya, selama ini UN dianggap pemerintah sebagai alat tolok ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan namun pada anak-anak yang menjalankan UN, ujian ini hanya dijadikan instrumen kelulusan yang ditakuti.

Hal lainnya adalah tidak adanya feedback dari penyelenggara dan pemerintah terhadap masukan yang selama ini muncul dari masyarakat. Tidak hanya itu, penyelenggara dan pemerintah juga tidak pernah mengumumkan ke publik hasil perbandingan UN jika memang disebut sebagai pemetaan.

"Feedback apa yang sudah diberikan. Barangkali belum ada feedback yang disumbangkan UN untuk peningkatan mutu pendidikan hingga saat ini," tandasnya.

Masukan yang baik

Menanggapi kedatangan para akademisi ini, Ketua MK Republik Indonesia (RI), Akil Muchtar, menyatakan saat ini, MK tidak dalam posisi untuk memberikan pandangan atau sikap terkait masalah ini. Namun demikian, Akil mengakui bahwa pertemuan ini memberi masukan kepada MK jika suatu saat harus mengeluarkan putusan atas pengaduan yang masuk tentang UU terkait UN.

"Sebenarnya kami tidak pada posisi memberi pandangan atau sikap. Karena semua materi yang masuk di MK ini berkaitan dengan Undang-undang dan harus diujimaterikan dulu. Jadi jika kami keluarkan sikap atau pernyataan sekarang tanpa uji materi maka akan jadi preseden," kata Akil.

"Kami menampung masukan saja dari stakeholder pendidikan. Kami terima semua masukan seluas-luasnya. Posisi MK sama dengan dosen dan masyarakat sipil. Jadi kembali lagi, suatu kebijakan tidak sesuai dengan undang-undang, maka bisa kita batalkan," imbuh Akil.

Namun, Akil membuka kesempatan jika para profesor dan para guru besar tersebut ingin memasukkan laporan karena melihat pelanggaran UU dalam penyelenggaraan UN tahun ini.
Editor :
Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Selasa, 08 Januari 2013

Siswa SMA Dikelompokkan Sesuai Minat, Bukan Jurusan

JAMBI, KOMPAS.com - Keputusan pelaksanaan Kurikulum 2013 sudah final. Pada tahun pertama, kurikulum baru hanya diberlakukan di 30 persen sekolah dasar/MI kelas I dan IV di setiap kabupaten/kota di semua provinsi.

”Adapun untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK akan diberlakukan di kelas VII dan X di semua sekolah tanpa kecuali,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, Minggu (6/1) malam, di Jambi.

”Pertimbangannya 30 persen saja agar proporsional dan tidak menumpuk di perkotaan. Kita juga realistis karena jumlah SD/ MI sekitar 170.000,” ujar Nuh.

Tim penyusun kurikulum internal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para narasumber juga memutuskan penyampaian materi pembelajaran tetap sesuai dengan rencana awal, yakni dengan tematik integratif. Khusus mata pelajaran sains, belum diputuskan apakah akan mulai diberikan di kelas IV, V, dan VI atau kelas V dan VI saja. Keputusan finalnya akan diserahkan kepada Komite Pendidikan yang dipimpin wakil presiden.

Peraturan pemerintah

Untuk mengantisipasi agar kurikulum tidak berganti setiap kali berganti menteri, pemerintah memiliki tiga skenario. Skenario pertama, kurikulum akan ”diamankan” dengan payung hukum peraturan pemerintah.

”Biasanya kurikulum diatur dengan peraturan menteri sehingga ada istilah ganti menteri ganti kurikulum. Dengan PP, diharapkan (kurikulum) tidak serta-merta bisa diubah,” kata Nuh.

Skenario kedua, lanjut Nuh, kurikulum diamankan melalui pelaksanaan yang bertahap dimulai dari kelas I, IV, VII, dan X. Lalu tahun kedua kurikulum baru diberlakukan di kelas II, V, VIII, dan XI. Begitu seterusnya. Adapun skenario ketiga diharapkan dari masyarakat. Kurikulum akan mampu bertahan jika masyarakat punya rasa memiliki.

Di dalam kurikulum yang baru juga ditetapkan tidak ada lagi penjurusan di tingkat SMA/MA.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menjelaskan, siswa dikelompokkan bukan lagi berdasarkan jurusan, melainkan minat IPA, IPS, atau Bahasa. Dengan peminatan ini, siswa tidak lagi harus mengambil satu bidang tertentu, tetapi bisa mengambil lintas bidang.

”Misalnya, anak yang minat IPA nanti bisa ambil mata pelajaran IPS atau Bahasa. Begitu pula sebaliknya. Seperti sistem kredit semester di perguruan tinggi,” kata Hamid.

Nuh kembali menegaskan, bahasa daerah tetap diajarkan di sekolah. Adapun alokasinya waktunya diserahkan ke setiap sekolah karena Kurikulum 2013 merupakan kurikulum minimal yang butuh pengayaan dari setiap sekolah. (LUK)
 
Sumber :
Kompas Cetak
Editor :
Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Senin, 17 Desember 2012

Jangan Hanya Meniru Pendidikan Luar Negeri...

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama ini, pemerintah selalu menggaungkan untuk meningkatkan daya saing anak bangsa melalui pendidikan agar siap menghadapi tantangan globalisasi. Lantaran hal tersebut, pemerintah kerap menjadikan pendidikan di luar negeri sebagai acuan untuk memperbaiki pendidikan di tanah air.

Praktisi pendidikan dari Universitas Paramadina, Abduh Zein, mengatakan bahwa perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia bukan hanya sebatas untuk bersaing saja. Pasalnya, tantangan globalisasi sesungguhnya bukan semata-mata untuk persaingan.

"Sekarang selalu disebut untuk meningkatkan daya saing. Jangan berpikir mau bersaing saja. Karena bersaing ini mau tidak mau dipaksa melihat standar luar," kata Zein, saat focus group discussion Menyoal Kurikulum 2013 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Menurutnya, terlalu banyak intensitas pemerintah dan masyarakat membandingkan kemudian mengadopsi metode pendidikan dari luar membuat masalah yang sebenarnya terjadi di dalam pendidikan Indonesia sendiri tidak terselesaikan dengan tuntas.

"Bahkan jadi cenderung terabaikan. Tiap negara itu tidak sama. Boleh saja mengadopsi tapi harus tetap dilihat masalah utama di negara sendiri ini apa. Lihat dulu ke dalam," ujar Zein.

Ia memberi contoh bahwa Indonesia memiliki banyak sekolah pertanian baik dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Namun pada kenyataannya negara yang dikenal dengan negara agraris ini tidak mampu mengembangkan sektor pertanian dengan baik.

"Bahkan bahan pokok kita sebagian besar masih diimpor. Ini karena terus melihat ke luar. Sehingga potensi dan ciri khas yang dapat dikembangkan dalam pendidikan jadi terabaikan," tandasnya.
Editor :

Caroline Damanik

Selengkapnya >>>

Rabu, 05 Desember 2012

Nusariadi, S.P//PKBM AZ-ZAHRA (paud Bakti Bunda)
Kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang tua, setiap orangtua harus memperhatikan benar-benar dengan keadaan yang terjadi terhadap anak setiap saat, karena apabila lengah dan lalai sedikit saja maka bisa berpengaruh secara fatal pada anak.
Guru memang menjadi salah satu pihak yang bertangggung jawab dalam menjaga kesehatan anak, tapi yang paling bertanggung jawab adalah orang tua, karena anak belajar dari keteladanan dan kebiasaaan, gaya hidup orang tua yang tentunya sangat mempengaruhi. Tanpa sadar banyak hal yang dapat dipengaruhi oleh orang tua terhadap kesehatan anak seperti merokok sangat membahayakan kesehatan anak. Dalam sebuah penelitian di Amerika Serikat 22 persen anak yang orang tuannya merokok mengidap penyakit asma dan pernafasan (Murray dkk, 2004 dalam Santrock, 2007). Selain itu, asap rokok juga menyebabkan anak kekurangan vitamin C (Staruss, 2001 dalam Santrock, 2007).

PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Kelompok Bermain BAKTI BUNDA TANJUNGPINANG juga tidak ketinggalan dan terus melakukan  upaya-upaya untuk melakukan Deteksi Daya Tumbuh Kembang Anak (DDTK) yang bekerjasama dengan PUSKESMAS terdekat. Hal demikian adalah untuk melakukan upaya Deteksi Dini terhadap pertumbuhan pada anak-anak Didik PAUD/Kelompok Bermain Bakti Bunda Tanjungpinang dan juga mengarahkan kepada orang tua terhadap perkembangan anak baik secara fisik maupun psikologi anak.
Terdeteksinya pertumbuhan dan perkembangan serta gejala-gelaja yang terjadi pada anak sedari dini merupkan hal yang jauh lebih penting dilakukan dari pada melakukan pengobatan ataupun hal-hal lainya setelah segala sesuatu terjadi pada putra-putri kita semua.
Editor : Nusariadi, S.P

Selengkapnya >>>